Rangkuman Materi Twk 2o4b1c

TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK)

By: @arifwicaksono92

RANGKUMAN MATERI



GARUDA PANCASILA


P4

GARUDA PANCASILA JUMLAH BULU 17 : SAYAP 8 : EKOR 19 : KAKI 45 : LEHER

• EMAS • PERISAI

: KEJAYAAN : KEKUATAN/ PERTAHANAN • KEPALA KE KANAN : ETIKA • GARIS TEBAL PADA PERISAI: GARIS KHATULISTIWA

• PENCETUS: SULTAN HAMID II GARUDA: KENDARAAN DEWA WISNU


• • • • •

• KATA DARI: BAHASA SANSKERTA • YAITU: • PANCA: LIMA • SYILA : SENDI/DASAR, ATAU • SYIILA : PERATURAN TINGKAH LAKU YANG BAIK • DIAMBIL DARI: KITAB NEGARAKERTAGAMA • DITULIS OLEH: EMPU PRAPANCA • KERAJAAN MAJAPAHIT • PENCETUS: MUH. YAMIN


ASAL KATA PANCASILA

DASAR NEGARA 1. KETUHANAN DENGAN KEWAJIBAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK-PEMELUKNYA 2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB 3. PERSATUAN INDONESIA 4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN 5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA *nama diusulkan oleh: Muh. Yamin


PIAGAM JAKARTA* (22/05/1945)

DASAR NEGARA

- OLEH MOH. HATTA ATAS USUL A.A. MARAMIS AGAR KEMERDEKAAN DIRASAKAN OLEH RAKYAT PEMELUK AGAMA SELAIN ISLAM, MENGINGAT KEMERDEKAAN YANG INGIN DISEGERAKAN.


- SILA PERTAMA KEMUDIAN DIGANTI MENJADI “KETUHANAN YANG MAHA ESA”

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Soekarno Moh. Hatta Ahmad Soebardjo Muhammad Yamin A.A. Maramis H. Agoes Salim KH A. Wachid Hasyim Abikusno Tjokrosuyoso Abdoel Kahar Moezakkir

(KETUA) (NASIONALIS) (NASIONALIS) (NASIONALIS) (NASIONALIS) (ISLAM) (ISLAM) (ISLAM) (ISLAM)


PANITIA SEMBILAN

SUMBER TERTIB HUKUM PANCASILA  SUMBER DARI SEGALA SUMBER 1. UUD 1945 2. PROKLAMASI 17/08/1945 3. DEKRET PRESIDEN 05/07/1959 4. SURAT PERINTAH 11/03/1966


(TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966)

1. Sebagai Falsafah Hidup : keyakinan yang memiliki kebenaran 2. Sebagai Pedoman Hidup : way of life, pedoman umum dalam bersikap dan bertingkah laku 3. Sebagai Sistem Filsafat: harus dipahami secara totalitas, satu kesatuan berdasar hierarkis piramidal 4. Sebagai perjanjian luhur : dibuat oleh founding father bangsa Indonesia 5. Sebagai Dasar Negara : dasar mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara 6. Sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum


Kedudukan Pancasila

PANCASILA SEBAGAI ASAS ORGANISASI

Dasar : TAP MPR NO. II/MPR/1978 Kemudian dicabut. Pancasila tetap dilaksanakan sebagai dasar negara.


Pancasila pernah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam berbagai bentuk organisasi, baik massa maupun parpol.

PANCASILA SBG SUMBER NILAI 1. NILAI DASAR 2. NILAI INSTRUMENTAL - PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI NILAI DASAR (UU, GBHN, DLL)

3. NILAI PRAKSIS - REALISASI NILAI INSTRUMENTAL SECARA NYATA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI


- NILAI DARI KELIMA SILA PANCASILA BERUPA CITA-CITA DAN TUJUAN YANG BAIK DAN BENAR

- Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka berpikir atau keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional.

- Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai: 1. Cita-cita bangsa Indonesia 2. Jiwa bangsa. 3. Moral Pembangunan. 4. Dasar negara Republik Indonesia.


PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA

1.

2. 3.

4.

5.

Tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani Ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural.


PEMBANGUNAN SESUAI PANCASILA

1. 2. 3. 4.

5.

SILA PERTAMA, menunjukan tidak satu pun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; SILA KEDUA, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya; SILA KETIGA, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di kepulauan nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat; SILA KEEMPAT, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan; SILA KELIMA, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.


PANCASILA SEBAGAI PUNCAK KEBUDAYAAN

PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT 1. DASAR ONTOLOGIS 2. DASAR EPISTEMOLOGIS - PANCASILA MERUPAKAN SUATU SISTEM PENGETAHUAN UNTUK PEDOMAN BANGSA

3. DASAR AKSIOLOGIS - PANCASILA MERUPAKAN SATU KESATUAN NILAI


- PANCASILA SUDAH MENJIWAI DALAM TUBUH MANUSIA SECARA KODRATI

1. DIMENSI REALITAS, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut bersumber pada nilainilai riil dalam masyarakat yang bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri 2. DIMENSI IDEALISME, yaitu bahwa ideologi tersebut harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik. 3. DIMENSI FLEKSIBILITAS, yaitu bahwa ideologi mengandung atau memiliki keluwesan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.


TIGA DIMENSI PANCASILA sebagai ideologi terbuka (Dr. Alfian)

TEORI TENTANG PANCASILA 1. TEORI INDIVIDUALISTIK

2. TEORI GOLONGAN (CLASS THEORY) - OLEH: MARX, LENIN, ENGELS - ISI: NEGARA DIANGGAP SEBAGAI ALAT DARI SUATU GOLONGAN UNTUK MENINDAS GOLONGAN LAIN

3. TEORI INTEGRALISTIK - OLEH: SPINOZA, HEGEL, ADAM MULLER - NEGARA UNTUK MENJAMIN KEPENTINGAN MASYARAKAT SELURUHNYA


- OLEH: THOMAS HOBBES, JOHN LOCKE, J.J. ROSSEAU, HERBERT SPENCER, H.J. LASKI - ISI: NEGARA DIJALANKAN INDIVIDUAL DAN MELINDUNGI HAK INDIVIDU

1. KESATUAN SUBYEK yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut, yang untuk Indonesia ialah Pemerintahan Republik Indonesia. 2. KESATUAN ASAS KEROHANIAN yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu, yang untuk indonesia ialah Pancasila. 3. KESATUAN WAKTU yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut, yang untuk indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945. 4. KESATUAN DAERAH, sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut, yang untuk Indonesia ialah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda, mulai dari Sabang sampai Merauke.


PANCASILA SEBAGAI SUMBER TERTIB HUKUM INDONESIA

- PEMBUKAAN - BATANG TUBUH - 16 BAB - 37 PASAL - 65 AYAT - 4 PASAL ATURAN PERALIHAN - 2 AYAT ATURAN TAMBAHAN - PENJELASAN


UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN

- PEMBUKAAN - PASAL-PASAL - 20 BAB - 73 PASAL - 194 AYAT - 3 PASAL ATURAN PERALIHAN - 2 PASAL ATURAN TAMBAHAN


UUD 1945 SEDUDAH AMANDEMEN

•PERTAMA •KEDUA •KETIGA •KEEMPAT

: 19 – 10 – 1999 : 18 – 08 – 2000 : 09 – 11 – 2001 : 11 – 08 – 2002


TANGGAL AMANDEMEN

SILA-SILA YANG DIAMANDEMEN • PERTAMA : MAJULAN GAPATMAJU DUPUDUSAT

5,7,9,13,14,15,17,20,21 • KEDUA : PANLANLAS DUPU DUMANAMJUPAN TIPUTINAM By: @arifwicaksono92

18,19,20,22,25,26,27,28,30,36 • KETIGA : SATGANAMJUPAN LASJULAS DUDADUGADUPAT

1,3,6,7,8,11,17,22,23,24 • KEEMPAT: DUNAMPAN LASNAMLAS GAPAT TUAGAPATJU

2,6,8,11,16,23,24,31,32,33,34,37 At. Peralihan, At. Tambahan, Bab IV dihapus WIKIPEDIA

4,10,12,29,35


SILA-SILA YANG TIDAK DIAMANDEMEN

TIGA GARIS BESAR BATANG TUBUH/PASAL-PASAL UUD 1945

DIJABARKAN DALAM BENTUK BAB-BAB BAB I : BENTUK NEGARA BAB II : MPR BAB III : KEKUASAAN PEMERINTAHAN BAB V : KEMENTERIAN NEGARA BAB VI : PEMERINTAH DAERAH BAB VII : DPR BAB VIIA: DPD BAB VIIB: PEMILU BAB VIII : HAL KEUANGAN BAB VIIIA: BPK

BAB IX : KEKUASAAN KEHAKIMAN BAB IXA : WILAYAH NEGARA BAB X : WARGA NEGARA DAN PENDUDUK BAB XA: HAK ASASI MANUSIA BAB XI : AGAMA BAB XII: PERTAHANAN - KEAMANAN BAB XIII: PENDIDIKAN - KEBUDAYAAN BAB XIV: PEREKONOMIAN-KESEJAHTERAAN BAB XV: BENDERA,BAHASA,LAMBANG,LAGU BAB XVI: PERUBAHAN UUD


1. HAL BENTUK NEGARA 2. HAL LEMBAGA NEGARA 3. HAL WARGA NEGARA

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 • PERTAMA

• KEDUA • KETIGA

• KEEMPAT

: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan (SILA 3) : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (SILA 5) : Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (SILA 4) : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (SILA 1&2)


(TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966)

Sifat hubungan antara masing-masing bagian Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945, adalah: 1) Bagian pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan ‘kausal organis’ dg batang tubuh UUD 1945 2) Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat ‘kasual organis’ dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sbb: - Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada - Yang diatur dalam UUD, adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggara negara - Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat - Ditetapkannya dasar negara


Hubungan Antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945

• Dalam pembukaan UUD 1945 alinea I, II, dan III terkandung: • Nilai-nilai Hukum Kodrat (alinea I) yang konsekuensinya direalisasikan dalam alinea II, dan • Hukum Tuhan dan Hukum Etis (alinea III) yang kemudian dijelmakan dalam alinea IV yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dan penjabaran hukum positif Indonesia.


Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945

Berdasarkan sifat kesatuan antara pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka sifat hubungan antara pembukaan dengan proklamasi adalah sbb: 1. Memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaan 2. Memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam menegakkan hak kodrat dan hak moral 3. Memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakan proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur, disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia


Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

ALINEA

TIMELINE

MAKNA

I

SEBELUM KEMERDEKAAN

ALASAN MERDEKA

II

MENJELANG KEMERDEKAAN

PROSES PERJUANGAN

III

SAAT KEMERDEKAAN

PERNYATAAN MERDEKA

IV

SESUDAH KEMERDEKAAN

MENGISI KEMERDEKAAN


Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

PASAL 7 Masa 5thn, dpt dipilihan kembali 1X PASAL 7A 1. Pres/Wapres dpt diberhentikan jk melanggar hukum PASAL 7B 1. Usul DPR  MK memeriksa 2. Usul DPR  fungsi pengawasan 3. > 2/3 jumlah dukungan 4. MK wajib memeriksa max 90 hari 5. Jika terbukti, DPR sidang paripurna 6. MPR sidang max 30 hari setelah diterima 7. Sidang : > ¾ hadir ; 2/3 setuju PASAL 7C Pres tidak dpt membubarkan DPR PASAL 8 1. Presiden  Wapres sampai habis 2. Wapres  2 calon dr Pres  sidang MPR max 60 hari 3. Pres/Wapres Menlu+Mendagri+ Mentan; Max 30 hari  2 pasang calon


BENTUK NEGARA PASAL 1 1. Kesatuan-Republik 2. Kedaulatan Rakyat 3. Negara Hukum PASAL 2 1. MPR=DPR+DPD(Pemilu) 2. Sidang min. 1 X /5 thn 3. Putusan=suara terbanyak MPR PASAL 3 1. Mengubah UUD 2. Mengangkat pres/wapres 3. Hanya dpt brhentikan Pres dlm masa jabatannya PASAL 4 1. Pres memegang kuasa pemerintahan 2. Pres dibantu 1 Wapres PRESIDEN PASAL 5 1. Pres mengajukan RUU ke DPR 2. Pres menetapkan PP PASAL 6 1. Syarat calon pres/wapres 2. dll duu

MENTERI PASAL 17 1. Pres dibantu menteri 2. Menteri diangkat/dipecat Pres 3. Satu menteri utk satu urusan 4. Dll duu PEMDA PASAL 18 1. NKRI = Prov+Kab/Kota 2. Daerah mengurus sendiri pemerintahan 3. DPRD melalui pemilu 4. Gub/Walkot/Bup dipilih scr demokratis 5. Otonomi seluas2nya 6. Berhak menetapkan Perda 7. Dll duu PASAL 18A 1. Hub pusat daerah memperhatikan kekhususan/keragaman daerah 2. Hub pusat daerah secara adil dan selaras PASAL 18B 1. Mengakui daerah Otsus/Istimewa 2. Mengakui hukum adat sesuai NKRI


PASAL 9 1. Sumpah/Janji Pres/Wapres 2. Jika tidak sidang  janji di hadapan pimpinan MPR+MA PASAL 10 Kuasa Presiden atas AD/AL/AU PASAL 11 1. Menyatakan perang/damai (DPR) 2. Membuat perj. Internasional (DPR) 3. Dll duu PASAL 12 Menyatakan keadaan bahaya (duu) PASAL 13 1. Mengangkat duta/konsul 2. Pertimbangan DPR (mengangkat) 3. Pertimbangan DPR (menerima) PASAL 14 1. Grasi/Rehabilitasi (MA) 2. Amnesti/Abolisi (DPR) PASAL 15 Memberi gelar/tanda jasa PASAL 16 Wantimpres  memberi nasehat

DPD PASAL 22C 1. Anggota dari setiap prov (pemilu) 2. Tidak > 1/3 jumlah DPR 3. Sidang min. 1 X / thn 4. Susunan duu PASAL 22D 1. Mengajukan RUU 2. Ikut membahas RUU 3. Pengawasan atas pelaksanaan UU 4. Pemberhentian duu PEMILU PASAL 22E 1. 5thn sekali LUBER JURDIL 2. Memilih DPR,DPD,DPRD,Pres,Wapres 3. Peserta DPR,DPRD : parpol 4. Peserta DPD : individu 5. KPU nasional: tetap, mandiri 6. Dll duu HAL KEUANGAN PASAL 23 1. APBN tiap thn, terbuka, utk kemakmuran rakyat 2. RUU diajukan Pres, dibahas DPR 3. Tidak setuju, pakai tahun lalu PASAL 23A : PAJAK PASAL 23B : MATA UANG PASAL 23C : keuangan duu PASAL 23D : BANK SENTRAL


DPR PASAL 19 1. Anggota dari pemilu 2. Susunan diatur UU 3. Sidang min. 1 X / thn PASAL 20 1. Membentuk UU 2. Membahas RUU dgn Pres 3. Tdk disetujui  tdk diajukan lagi 4. Mengesahkan RUU  UU 5. Sah meski tdk ada ttd Pres dlm 30hari PASAL 20A 1. Fungsi Legislasi,Anggaran,Pengawasan 2. Hak Interpelasi,Angket,Pendapat 3. Hak Pertanyaan,Usul Pendapat,Imunitas 4. Dll duu PASAL 21 Anggota berhak mengajukan RUU PASAL 22 1. Pres menetapkan Perpu 2. PP mendapat persetujuan DPR 3. Jika tdk setuju  PP dicabut PASAL 22A Pembentukan UU, duu PASAL 22B Pemberhentian DPR, duu

MK PASAL 24C 1. Wewenang: Uji UU trhdp UUD, membubarkan Parpol, memutus sengketa Pemilu/Lembaga Negara 2. Memberikan putusan atas usul DPR ttg pelanggaran Pres/Wapres 3. Anggota 9=3 Pres+3 DPR+3 MA 4. Ketua/Wakil dipilih dari/oleh hakim konst 5. Integritas, menguasai konst, tdk rangkap jabatan 6. Dll duu PASAL 25 Syarat hakim, duu WARGA NEGARA PASAL 25A Wilayah negara PASAL 26 1. Warga negara adalah 2. Penduduk adalah 3. Duu PASAL 27 1. Hak kedudukan sama di mata hukum 2. Hak pekerjaan dan penghidupan layak 3. Hak + wajib membela negara PASAL 28 Kebebeasan berserikat


BPK PASAL 23E 1. Memeriksa PTJKN 2. Hasil diserahkan DPR,DPRD,DPD 3. Hasil ditindaklanjuti PASAL 23F 1. Anggota dipilih DPR, disahkan Pres 2. Pimpinan dipilih anggota PASAL 23G 1. Kedudukan: Pusat+Perwakilan 2. Dll duu KEHAKIMAN PASAL 24 1. Merdeka menegakkan hukum/keadilan 2. MK+MA(Umum,Agama,Mil,TUN) 3. Badan lain, duu MA PASAL 24A 1. Kasasi, menguji peraturan trhdp UU 2. Integritas,Profesional, Pengalaman 3. Calon hakim agung dari KY kpd DPR disahkan Pres 4. Ketua/wakil dari/oleh Hakim Agung 5. Dll duu KY PASAL 24B 1. Mengusulkan hakim agung 2. Pengetahuan,Pengalaman,Integritas 3. Anggota diangkat Pres atas DPR 4. Dll duu


KESEJAHTERAAN PASAL 34 1. Fakir miskin dipelihara negara 2. Jaminan sosial 3. Fasilitas pelayanan kesehatan 4. Dll duu --PASAL 35 : BENDERA PASAL 36 : BAHASA PASAL 36A : LAMBANG PASAL 36B : LAGU PASAL 36 C : dll duu PERUBAHAN UUD PASAL 37 1. Usul amandemen oleh min. 1/3 MPR 2. Setiap usul diajukan tertulis+alasan 3. Dlm amandemen, dihadiri 2/3 MPR 4. 50% + 1 MPR  setuju 5. Bentuk NKRI tidak dapat diubah PASAL PERALIHAN 1. Peraturan dulu tetap berlaku 2. Lembaga dulu tetap berlaku 3. MK ada sebelum 17/08/2003 PASAL TAMBAHAN 1. Tinjauan TAP MPR/S hingga tahun 2003 2. UUD= Pembukaan + Pasal-pasal


AGAMA PASAL 29 1. Ketuhanan YME 2. Menjamin kebebasan beragama HANKAM PASAL 30 1. WN berhak+wajib dlm hankam negara 2. Sishankamrata: TNI+POLRI+Rakyat 3. TNI  pertahanan 4. POLRI  keamanan 5. Dll duu PENDIDIKAN PASAL 31 1. Berhak mendapat pendidikan 2. Wajib pendidikan dasar 3. Sisdiknas 4. Anggaran min. 20%  pendidikan 5. Memajukan Iptek+Imtaq KEBUDAYAAN PASAL 32 1. Memajukan kebudayaan 2. Menghormati bahasa daerah PEREKONOMIAN PASAL 33 1. Ekonomi asas kekeluargaan 2. Cab. Produksi dikuasai negara 3. Bumi/Air dikuasai negara utk rakyat 4. Berdasar demokrasi ekonomi 5. Dll duu

BHINNEKA TUNGGAL IKA

BHINNEKA : BERBEDA

 REALITAS SOSIAL

TUNGGAL : SATU IKA : ITU

 CITA-CITA KEBANGSAAN

• DIAMBIL DARI: KITAB SUTASOMA • DITULIS OLEH: EMPU TANTULAR • KERAJAAN MAJAPAHIT

• PENCETUS: MUH. YAMIN • DILANJUTKAN: TAN HANA DHARMA MANGRWA • OLEH: I GUSTI BAGUS SUGRIWA


• KALIMAT DARI: BAHASA JAWI KUNO • YAITU:

“Rwâneka dhâtu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa”. - Awalnya digunakan untuk mempersatukan umat Hindu Siwa dan umat Budha selama masa kerajaan Majapahit. - Diresmikan sebagai semboyan negara : - Tanggal 17/08/1950 - PP No 99/1951 - UUD 1945 PASAL 36A


BHINNEKA TUNGGAL IKA

EKAPRASETYA PANCAKARSA • ARTI : • SATU TEKAD UNTUK MELAKSANAKAN LIMA KEHENDAK

• DIWUJUDKAN DALAM : P4 • (PEDOMAN PENGAMALAN DAN PENGHAYATAN PANCASILA) • kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

• DICETUSKAN : • SOEHARTO, 12 APRIL 1976 • PIDATO RAKER KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

• DITETAPKAN PADA : • 22 Maret 1978 • TAP No. II/MPR/1978

• DICABUT PADA : • TAP MPR No. XVIII/MPR/1998


• DITENTUKAN OLEH:

1. 2. 3. 4. 5.

Menetapkan pembubaran Konstituante. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi Tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara


DEKRET PRESIDEN 5 JULI 1959

TRIKORA (TRI KOMANDO RAKYAT) 1. GAGALKAN PEMBENTUKAN "NEGARA PAPUA" BIKINAN BELANDA KOLONIAL 2. KIBARKAN SANG MERAH PUTIH DI IRIAN BARAT TANAH AIR INDONESIA 3. BERSIAPLAH UNTUK MOBILISASI UMUM GUNA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN DAN KESATUAN TANAH AIR DAN BANGSA


19 Desember 1961

DWIKORA (DWI KOMANDO RAKYAT)

2. BANTU PERJUANGAN REVOLUSIONER RAKYAT MALAKA , SINGAPURA , SABAH , SERAWAK DAN BRUNEI UNTUK MENGGAGALKAN NEGARA BONEKA MALAYSIA


1. PERHEBAT KETAHANAN REVOLUSI INDONESIA

1. PEMBUBARAN PKI BESERTA ORMAS-ORMASNYA 2. PEROMBAKAN KABINET DWIKORA (BERSIHKAN DARI UNSUR PKI) 3. TURUNKAN HARGA SANDANG-PANGAN


TRITURA (TRI TUNTUTAN RAKYAT)

• • • •

Untuk DPR berjumlah 560 orang Untuk DPRD provinsi, berjumlah antara 35-100 orang. Untuk DPRD kabupaten/kota, berjumlah antara 20-50 orang. Untuk DPD, tiap provinsi = 4 orang.


ANGGOTA LEGISLATIF

FUNGSI DPR (UUD 20A:1)

2. Anggaran • Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. 3. Pengawasan • Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.


1. Legislasi • Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undangundang bersama presiden.

HAK DPR (UUD 20A:2)

2. HAK ANGKET • Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. HAK MENYATAKAN PENDAPAT • Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum


1. HAK INTERPELASI • Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

HAK ANGGOTA DPR (UUD 20A:3) HAK IMUNITAS Hak kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/ pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapatrapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

MENGAJUKAN USUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG MENGAJUKAN PERTANYAAN MENYAMPAIKAN USUL DAN PENDAPAT MEMILIH DAN DIPILIH MEMBELA DIRI PROTOKOLER KEUANGAN DAN ISTRATIF


1.

KOMISI DPR BIDANG

I

Pertahanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi & informasi.

II

Pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria.

III

Hukum dan perundang-undangan, HAM, dan keamanan.

IV

Pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.

V

Perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.

VI

Perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah), dan BUMN.

VII

Energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan.

VIII

Agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

IX

Kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi.

X

Pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan.

XI

Keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.


KOMISI

1. GRASI • Tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim kepada seseorang. 2. REHABILITASI • Tindakan mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti tidak bersalah. 3. AMNESTI • Suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. 4. ABOLISI • Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut.


HAK PRESIDEN (PS.14)

1. Asas Dekonsentrasi • Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. 2. Asas Desentralisasi • Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. 3. Asas Tugas Perbantuan • Asas tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.


ASAS OTONOMI DAERAH

DANA PERIMBANGAN 1. DANA ALOKASI UMUM

2. DANA ALOKASI KHUSUS - alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

3. DANA BAGI HASIL - dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi


- sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.

TIPE-TIPE DEMOKRASI 1. DEMOKRASI MATERIAL - MENJUNJUNG TINGGI EKONOMI (BLOK TIMUR) - MENJUNJUNG TINGGI POLITIK (BLOK BARAT)

3. DEMOKRASI CAMPURAN - NEGARA NON-BLOK


2. DEMOKRASI FORMAL

NO

KERAJAAN

JENIS

RAJA

PENINGGALAN

1

KUTAI

HINDU

KUDUNGGA #1; MULAWARMAN*

P. YUPA

2

TARUMANAGARA

HINDU

JAYASINGAWARMAN #1; PURNAWARMAN*

P. KEBUN KOPI, P. CIARUTEUN, DLL

3

KALINGGA

HINDU

RATU SHIMA*

P. TUKMAS

4

SRIWIJAYA

BUDHA

SRI JAYANAGA #1; BALAPUTRADEWA*

C. MUARA TAKUS, C. BIARA BAHAL

5

MATARAM KUNO/ MEDANG

HINDUBUDHA

JATENG: W.SANJAYA (H), W. SYAILENDRA (B) JATIM: W. ISYANA (H)

C. PRAMBANAN, C. BOROBUDUR, C. MENDUT, DLL

6

KAHURIPAN

HINDU

AIRLANGGA*

-

7

KADIRI

HINDU

JAYASWARA #1; JAYABHAYA*

C.

8

SINGASARI

HINDU

KEN AROK #1; KERTANEGARA*

C. JAGO, C. KIDAL, DLL

9

MAJAPAHIT

HINDU

HAYAM WURUK

C. PANATARAN

10

BALI

HINDU

UDAYANA*

-

11

SUNDA

HINDU

PRABU SILIWANGI*

-


KERAJAAN HINDU BUDHA DI INDONESIA

NO

KESULTANAN

RAJA TERKENAL

1

SAMUDRA PASAI

MARAH SILU/SULTAN MALIK ASSALEH (PENDIRI); SULTAN MALIK AZ-ZAHIR

2

ACEH

SULTAN ALI MUGHAYAT SYAH (PENDIRI); SULTAN ISKANDAR MUDA

3

DEMAK

RADEN PATAH (PENDIRI); SULTAN TRENGGONO

4

BANTEN

MAULANA HASANUDDIN (PENDIRI); SULTAN AGENG TIRTAYASA

5

MATARAM

SUTAWIJAYA/PANEMPAHAN SENOPATI (PENDIRI); ANTAWIRYA/PANGERAN DIPONEGORO

6

TERNATE

SULTAN BAABULAH

7

TIDORE

SULTAN NUKU

8

GOWA-TALLO

SULTAN HASANUDDIN

9

BANJAR

PANGERAN ANTASARI


KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA

NO

NAMA KITAB

NAMA PENGARANG

1

MAHABHARATA

EMPU WIYASA

2

RAMAYANA

EMPU WALMIKI

3

BHARATAYUDHA

EMPU SEDAH-PANULUH

4

ARJUNAWIWAHA

EMPU KANWA

5

SMARADHANA

EMPU DHARMAJA

6

NEGARAKERTAGAMA

EMPU PRAPANCA

7

SUTASOMA

EMPU TANTULAR


KITAB-KITAB TERKENAL

NO

NAMA ASLI

NAMA SUNAN

1

Maulana Malik Ibrahim

SUNAN GRESIK

2

Raden Rahmat

SUNAN AMPEL

3

Raden Paku

SUNAN GIRI

4

Raden Makhdum Ibrahim

SUNAN BONANG

5

Raden Qasim

SUNAN DRAJAT

6

Syarif Hidayatullah

SUNAN GUNUNG JATI

7

Ja'far Shadiq

SUNAN KUDUS

8

Raden Said

SUNAN KALIJAGA

9

Raden Umar Said

SUNAN MURIA


WALI SONGO

FAKTOR INTERN : 1. Kenangan Kejayaan Masa Lampau (Sriwijaya-Majapahit) 2. Perasaan Senasib dan Sepenanggungan Akibat Penderitaan dan Kesengsaraan Masa Penjajahan 3. Munculnya Golongan Cendekiawan 4. Paham Nasionalis yang Berkembang Dalam Bidang Politik, Sosial Ekonomi, dan Kebudayaan FAKTOR EKSTERN : 1. Kemenangan Jepang atas Rusia (1905) 2. Perkembangan Nasionalisme di Berbagai Negara Asia-Afrika


KEBANGKITAN NASIONALISME

NO

ORGANISASI

NAMA PENDIRI

1

BUDI UTOMO

WAHIDIN SUDIROHUSODO

2

SERIKAT DAGANG ISLAM

HAJI SAMANHUDI

3

SERIKAT ISLAM

HOS COKROAMINOTO

4

INDISCHE PARTIJ

SUWARDI SURYANINGRAT; DANUDIRJA SETIABUDI; CIPTO MANGUKUSUMO

5

PERHIMPUNAN INDONESIA

MOH. HATTA

6

PARTAI NASIONAL INDONESIA

IR. SOEKARNO

7

PARINDRA

SOETOMO


ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL

KONGRES PEMUDA I TANGGAL : 30 April - 2 Mei 1926 KETUA : MOH TABRANI TEMPAT : GEDUNG LUX ORIENTIS, JAKARTA HASIL : Mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia, baik secara fusi maupun federasi. KONGRES PEMUDA II TANGGAL : 27-28 OKTOBER 1928 KETUA : SUGONDO JOYOPUSPITO TEMPAT : GED. KATHOLIKEE JONGELINGEN BOND (HARI 1) GED. OOST-JAVA (HARI 20 HASIL : -Trilogi Pemuda: Satu NUSA, Satu BANGSA, Satu BAHASA: INDONESIA. -Ditetapkan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan.


KONGRES PEMUDA

1. Kami putra dan putri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.


SUMPAH PEMUDA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenderal Ahmad Yani Letnan Jenderal Raden Suprapto Letnan Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono Letnan Jenderal Siswondo Parman Mayor Jenderal Donald Isaac Pandjaitan Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo Kapten Pierre Tendean AIP Karel Satsuit Tubun Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo Kolonel Sugiono


PAHLAWAN REVOLUSI

BPUPKI • • • • • • • • •

: BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA Bahasa Jepang : DOKURITSU JUNBI CHŌSAKAI Resmi Dibentuk : 29 April 1945 (HUT Kaisar Hirohito) Usulan dibentuk : 1 Maret 1945 (oleh Jend. Kumakichi Harada) Ketua : Radjiman Wedyodiningrat Wakil : R. Pandji Soeroso & Ichibangase Yosio (Jepang) Anggota : 67 orang Tujuan : Menyelidiki persiapan kemerdekaan (diberi janji merdeka oleh PM. Jepang, Koiso pada 7 Sept 1944 setelah Kemenangan Perang Asia Timur Raya)


• KEPANJANGAN

• • • •

SIDANG I: TANGGAL TEMPAT BAHASAN

: 29 MEI-1 JUNI 1945 : GD. CHUO SANGI IN : BENTUK, FILSAFAT, DASAR NEGARA

• • • • •

MASA RESES : SUBJEK BAHASAN TANGGAL TANGGAL

: PANITIA SEMBILAN : menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya : 22 JUNI 1945  LAHIR PIAGAM JAKARTA : 10 JULI 1945  PENYERAHAN RANCANGAN SEMENTARA

• SIDANG II :

• • • •

TANGGAL BAHASAN 11 Juli 1945 14 Juli 1945

: 10-14 JULI 1945 : NKRI, UUD 1945 : Panitia Kecil (7 orang)  khusus merancang isi dari UUD : sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang UUD • BPUPKI BUBAR : 7 AGUSTUS 1945


BPUPKI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil) Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota) Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota) Mr. Alexander Andries Maramis (anggota) Mr. Raden Panji Singgih (anggota) Haji Agus Salim (anggota) Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)


PANITIA KECIL

PPKI • KEPANJANGAN :

• PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA • DOKURITSU JUNBI INKAI • TANGGAL :

• 7 AGUSTUS 1945 • KETUA :

• IR. SOEKARNO • ANGGOTA :

• 21 ORANG • TUGAS :

• melanjutkan hasil kerja BPUPKI


• BAHASA JEPANG :

• • • •

PERISTIWA LAIN : 6 AGUSTUS 1945 : BOM ATOM HIROSHIMA (LITTLE BOY) 9 AGUSTUS 1945 : BOM ATOM NAGASAKI (FAT MAN) 14/15 AGUSTUS 1945 : JEPANG MENYERAH KEPADA SEKUTU

• • • •

RENGKASDEGKLOK TANGGAL : 16 AGUSTUS 03.00 WIB KEJADIAN : PENCULIKAN OLEH GOL. MUDA TUJUAN : UNTUK MEMPERCEPAT KEMERDEKAAN AGAR TAK TERPENGARUH JEPANG


• 9 AGUSTUS 1945 • SOEKARNO, HATTA, RADJIMAN  HO CHI MINH, VIETNAM  JENDERAL TERAUCHI  JANJI MERDEKA 24 AGUSTUS 1945

SIDANG PPKI

• SIDANG 2 : 19 AGUSTUS 1945 • HASIL : 1. PENETAPAN 12 KEMENTERIAN 2. PENETAPAN 8 PROVINSI • SIDANG 3 : 22 AGUSTUS 1945 • HASIL : 1. Pembentukan KNIP 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat


• SIDANG 1 : 18 AGUSTUS 1945 • HASIL : 1. PENETAPAN UUD 1945 (TERMASUK PANCASILA) 2. PENETAPAN PRESIDEN-WAPRES 3. PENETAPAN KOMITE NASIONAL

DASAR HUKUM: UU NO 5 TH 2014 TERDIRI DARI = PNS+ PPPK JABATAN : ISTRASI, FUNGSIONAL, PIMPINAN TINGGI - ISTRASI=+PENGAWAS+PELAKSANA - FUNGSIONAL=F.KEAHLIAN+F.KETERAMPILAN - PIMPINAN TINGGI=UTAMA+MADYA+PERTAMA FUNGSI: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa.


APARATUR SIPIL NEGARA

• • • • • • • • • • • • •

a. kepastian hukum; b. profesionalitas; c. proporsionalitas; d. keterpaduan; e. delegasi; f. netralitas; g. akuntabilitas; h. efektif dan efisien; i. keterbukaan; j. nondiskriminatif; k. persatuan dan kesatuan; l. keadilan dan kesetaraan; m. kesejahteraan.

PRINSIP ASN a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan.


ASAS – ASAS ASN

1. 2. 3. 4. 5.

EGALITY COURTESY RECIPROCITY PACTA SUNT SERVANDA REBUS SIG STANTIBUS

: BERKEDUDUKAN SAMA : SALING MENGHORMATI : PEMBALASAN SETIMPAL : YANG TELAH DIBUAT HARUS DITAATI : DIGUNAKAN UTK PERUBAHAN MANUSIA

1. Letter of Credence (L/C) Surat keputusan kepala negara mengangkat seseorang sebagai duta dan ditujukan kepada kepala negara asing 2. Letter of Recall (L/R) Surat pemanggilan kembali dari tugas/ pemecatan


ASAS HUKUM INTERNASIONAL

1.

Perundingan (Negotiation) Perundingan dilakukan oleh wakil-wakil negara yang diutus oleh negaranegara peserta berdasarkan mandat tertentu atau juga dapat diwakili oleh pejabat dengan membawa Surat Kuasa Penuh (full power).

2.

Penandatanganan (Signature) Penandatanganan perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua negara biasanya ditandatangani oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri.

3.

Pengesahan (Ratification) Ratifikasi dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Pemerintah perlu mengajak DPR untuk mensahkan perjanjian karena DPR merupakan perwakilan rakyat dan berhak untuk mengetahui isi dan kepentingan yang diemban dalam perjanjian tersebut.


TAHAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL (KONVENSI WINA 1961)

UU NO 22/1999 : OTONOMI DAERAH UU NO 20/2003 : SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL UU NO 24/2003 : MAHKAMAH KONSTITUSI UU No.23/1999 jo UU No.3/2004 : BANK INDONESIA UU NO 12/2006 : WARGA NEGARA ….


UU PENTING

UU NO 39/1999 : HAK ASASI MANUSIA UU NO 26/2000 : PENGADILAN HAM UU NO 07/1984 : DISKRIMINASI THD WANITA UU NO 23/2002 : PERLINDUNGAN ANAK UU NO 29/1999 : RATIFIKASI KONVENSI DISKRIMINASI RASIAL UU NO 11/2005 : RATIFIKASI KOVENAN NAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA UU NO 12/2005 : RATIFIKASI KOVENAN HAK SIPIL&POLITIK


UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA

Rangkuman Materi Twk 2o4b1c

Overview 124f1p

More details 2x4n45

Related Documents 1w5d5p

Rangkuman Materi Twk 2o4b1c

Rangkuman Materi Tes Wawasan Kebangsaan (twk) 5t6m3s

Materi - Twk-1 3l14x

Rangkuman Materi u352n

Rangkuman Materi u352n

Twk k1x72

More Documents from "Fauzan Rezki Azhari" 4g3k24

Rangkuman Materi Twk 2o4b1c

Algoritma Penatalaksanaan Gigitan Lebah, Kalajengking, Dll 482158

Sop Obat Kemoterapi a3ib

10 Manfaat Buah Pinang Muda 6w3f15

Kebijakan Manajemen Resiko Jatuh.docx 3t1s15

Sop Ktd 4t2d39