Pedoman Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Rumah Sakit.docx 3l2nb

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA RUMAH SAKIT DR. ABDUL RADJAK SALEMBA

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG Rumah Sakit sebaai suatu lembaga sosial yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki sifat sebagai suatu lembaga yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan atau non profit organization. Walaupun demikian kita tidak dapat menutup mata bahwa dibutuhkan pengadaan barang / jasa dalam internal rumah sakit. Pengadaan barang / jasa di bentuk untuk membantu dalam hal memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit baik swasta maupun negeri, dimana setiap pengadaan barang / jasa dibuat sebuah sistem terpadu dan kerjasama dari setiap bidang agar tidak mengalami hambatan dalam hal persediaan atas kebutuhan barang / jasa di rumah sakit, dan mampu meningkatkan pelayanan rumah sakit kepada setiap konsumennya. Dengan adanya tuntutan swadana maka rumah sakit harus bekerja keras agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan operasional rumah sakit. Hal ini disebabkan oleh setiap pengambilan keputusan yang tidak tepat akan berakibat pada inefesiensi dan penurunan kinerja rumah sakit. Hal tersebut dapat menjadi kendala jika pengadaan barang / jasa tidak melakukan fungsinya dengan baik, dalam hal penyediaan barang / jasa yang dibutuhkan secara efesien dan efektif tentunya kompetitif dalam hal harga. Pengadaan barang / jasa yang dilakukan RS. dr. Abdul Radjak Salemba dimaksudkan untuk mendapatkan barang / jasa dengan kriteria tepat harga, tepat (sesuai) kualitas, tapat kuantitas (volume), rekanan dan cara pengadaan yang tepat dan kesepakatan lainnya dapat memanfaatkan barang / jasa dimaksud. Untuk mendapatkan barang / jasa dimaksud terdapat prinsip dasar yang harus dipedomani. Prinsip dalam pengadaan barang / jasa adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel. Oleh karena itu, prinsip dasar menjadi dasar hukum bagi para pihak (penyedia dan pengguna), dan apabila tidak mengikuti prinsip dasar dimaksud akan berhadapan dengan penegak hukum.

2. MAKSUD Maksud dari pedoman pengadaan barang / jasa ini adalah 1. Memberikan acuan bagi bagian logistik dan unit terkait di RS. dr. Abdul Radjak Salemba di dalam penyusunan rencana pengadaan barang / jasa. 2. Mewujudkan kesamaan pemahaman terhadap proseuder perencaan pengadaan barang / jasa di RS. dr. Abdul Radjak Salemba. 3. TUJUAN Tujuan pedoman pengadaan barang / jasa ini adalah untuk memperoleh barang / jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai serta pengadaan yang tepat waktu. 4. PENGERTIAN 1. Pengadaan Barang / Jasa adalah kegitan pengadaan barang / jasa yang dibiayai dengan anggaran rumah sakit yang telah disusun berdasarkan kebutuhan selama 1 (satu) periode / tahun, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang / jasa. 2. Efisien adalah harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat – singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Efektif adalah harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. 4. Terbuka dan Bersaing adalah harus dilakukan terbuka bagi penyedia barang / jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. 5. Transparan adalah semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang / jasa, termasuk syarat teknis istrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang / jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang / jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. 6. Adil / Tidak Diskriminatif adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada piha tertentu, dengan cara dan ataua alasan apapun. 7. Akuntabel adalah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pelayanan pasien

sesuai dengan prinsip – prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang. 5. LANDASAN HUKUM Landasan hukum pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut : a. Undang – undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. b. Kepmenkes RI No. 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit. c. Permenkes No. 1087/MEN/2010 tentang K3, tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit. d. KepMenKes No. 1204/KepMenKes/SK/X/2004, tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan RS. 6. RUANG LINGKUP Ruang lingkup pedoman umum perencaan pengadaan barang / jasa RS. dr. Abdul Radjak Salemba ini meliputi : 1. Prosedur penyusunan rencana umum pengadaan barang / jasa yang meliputi : a. Identifikasi kebutuhan barang / jasa. b. Penyusunan dan penetapan rencana pengganguran. c. Penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan d. Penetapan kebijakan umum tentang cara pengadaan dengan menggunakan penyedia barang / jasa. e. Penetapan kebijakan umum tentang pengorganisasian pengadaan f. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) g. Penyususnan jadwal kegiatan pengadaan h. Pengumuman rencana umum pengadaan 2. Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, yang meliputi : a. Persiapan Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia Barang / Jasa b. Perencaan pemilihan Penyedia Barang / Jasa c. Pemilihan sistem Pengadaan Barang / Jasa - Penetapan metode pemilihan penyedia barang / jasa - Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran - Penetapan metode evaluasi penawaran - Penetapan jenis kontrak - Penetapan metode penilaian kualifikasi penyedia barang / jasa d. Penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang / Jasa e. Penyusunan dokumen Pengadaan Barang / Jasa f. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Undang – undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

C. PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM Perencanaan umum pengadaan barang / jasa merupakan proes kegiatan persiapan pengadaan, dimulai dari identifikasi kebutuhan barang / jasa sampai dengan pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa. Penyusunan rencana umum pengadaan mempunyai keterkaitan dengan proses penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran. Penyusunan rencana umum pengadaan barang / jasa disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing untuk tahun anggaran berikutnya atau tahun anggaran yang akan datang, dan rencana umum ini harus diselesaikan pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana umum pengadaan barang / jasa masing – masing diumumkan secara terbuka, setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh Direktur Corporate. 1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran